PENGUMUMAN HASIL SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN PERIKANAN TAHUN 2012
JAKARTA - HUMAS, Berikut disampaikan pengumuman seleksi calon hakim ad hoc pengadilan perikanan tahun 2012 yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti ujian tertulis pada hari Selasa, 20 Maret 2012 bertempat di ruang Serbaguna "Laksdya TNI Purn "Freddy Numbery" Gedung Mina Bahari III, Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jalan Medan Merdeka Timur, No.16, Jakarta Pusat.
Berikut Lampiran nama-nama dan denah ujiannya :
Kunjungan Sekretaris MA ke Bawas
Jakarta - badanpengawasan.net
KETUA MA HATTA ALI MENGUCAPKAN SUMPAH DI HADAPAN PRESIDEN
Resources : mahkamahagung.go.id JAKARTA-HUMAS, Ketua Mahkamah Agung RI (MA) terpilih DR. H. M. Hatta Ali mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pengucapan sumpah tersebut akan dilaksanakan di Istana Negara, pada hari ini Kamis 01 Maret 2012, acara tersebut di mulai pada pukul 10.30 WIB yang dihadiri oleh undangan dari MA di antaranya para wakil ketua MA, ketua muda dan hakim agung di Mahkamah Agung. Acara tersebut di hadiri Wapres Budiono, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, serta menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu II.
SOSIALISASI PENYUSUNAN LAKIP 2012 OLEH MENPAN
Jumat, 24 Februari 2012, bertempat di ruang rapat Badan Pengawasan MA RI diadakan acara sosialisasi penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) oleh Menpan. Ini merupakan satu bentuk akuntabilitas yang wajib dilakukan oleh para pengemban tanggung jawab terhadap pelayanan publik dan akan dimanfaatkan oleh jajaran Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, sebagai pedoman untuk meningkatkan kualitas kinerja dalam mewujudkan pelayanan Prima kepada masyarakat sehingga akan dapat memotivasi untuk mengerahkan kemampuan dan disiplin yang tingggi untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.sehubungan adanya perubahan pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menuju cita-cita mewujudkan peradilan yang agung harus didukung dengan konsep perubahan pola pikir secara sinergis dan berkesinambungan. Sejalan dengan misi Mahkamah Agung “Menjaga independensi badan peradilan” Badan Pengawasan dituntut untuk dapat mengawal dan mewujudkan independensi peradilan tersebut dalam wujud memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara merespon pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat.
Penanganan pengaduan masyarakat adalah merupakan salah satu bentuk peningkatan pelayanan Mahkamah Agung kepada masyarakat. Untuk itu dengan meningkatnya jumlah pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan perlu diimbangi dengan peningkatan kinerja Badan Pengawasan dan memberikan otoritas kepada Pengadilan Tingkat Banding sebagai Kawal Depan Mahkamah Agung. Sejalan dengan hal di atas sesuai tema RakernasTahun 2011 “Meningkatkan Peran Pengadilan Tingkat Banding Sebagai Kawal Depan Mahkamah Agung” dari tema tersebut di kandung pengertian bahwa Pengadilan Tingkat Banding sebagai bagian organisasi kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung harus diberdayafungsikan untuk ikut ambil bagian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pembinaan dan pengawasan.
|
Read more...