PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAMBILAN BIOMETRIK (FOTO DAN SIDIK JARI) PNS YANG BELUM PERNAH DIAMBIL BIOMETRIKNYA DALAM RANGKA PEMBUATAN KPE
Berdasarkan surat dari Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 192/Bua.2/07/IV/2012 tanggal 11 April 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengambilan Biometrik (Foto dan Sidik Jari) PNS yang Belum Pernah Diambil Biometriknya Dalam Rangka Pembuatan KPE
Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan surat beserta lampirannya perihal tersebut diatas.
"INDEPENDENSI ADALAH MAHKOTA HAKIM"
Resources : HUMAS – LAMPUNG, Memasuki masa reses, komisi III DPR RI memilih Lampung untuk menjadi tujuan kunjungan kerja pertamanya. Kunjungan kerja yang berlangsung Selasa – Jumat, 17-20 April 2012 dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI, DR. Azis Syamsuddin dan diikuti oleh 15 anggota. “Saya membuka kesempatan seluas – luasnya kepada Bapak dan Ibu dari lembaga yudikatif untuk menyampaikan masukannya kepada komisi III terkait dengan penyusunan anggaran 2013 yang akan mulai disusun Juli 2012” ujar Azis saat membuka rapat kerja dengan jajaran Kakanwil Kemenkum dan ham dan Pengadilan yang dipusatkan di kantor Kakakanwil Kemenkum dan ham pada Rabu, 18 April 2012 pukul 13.30 WIB. Hadr dalam rapat ini Ketua Pengadilan Tinggi Lampung, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Lampung, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan Oditur Pengadilan Militer.
PENEKANAN TERHADAP ATURAN PERILAKU PEGAWAI MA RI Jakarta-Resources : Humas. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Lainnya, Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 035/SK/IX/2008 tanggal 1 September 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah AGung RI No. 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Lainnya dan Keputusan Mahkamah Agung RI No. 008-A/SEK/SK/I/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI, Sekretaris Mahkamah Agung RI telah menyelesaikan Penyusunan Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI. Untuk lebih jelasnya berikut ini kami lampirkan surat perihal tersebut diatas : - ATURAN PERILAKU PEGAWAI MA RI - Keputusan KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 PENGUMUMAN PELAKSANAAN TES PROFILE ASSESSMENT DAN WAWANCARA CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN PERIKANAN TAHUN 2012 Berdasarkan surat dari Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan Tahun 2012 Nomor : 24/Pansel/Ad Hoc Perikanan/IV/2012 tanggal 11 April 2012 tentang Pengumuman Pelaksanaan Tes Profile Assessment dan Wawancara calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan Tahun 2012. Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan surat beserta lampirannya perihal tersebut diatas. - Denah One Day Publish, Itikad Kuat Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Resources - Kepaniteraan.Online : “One Day Publish” tag line pelayanan informasi yang diusung kepaniteraan MA bukan sekedar janji. Ini adalah itikad kuat peningkatan pelayanan publik. Kepaniteraan sejak awal tahun 2012 telah membentuk tim monitoring informasi perkara yang tugas utamanya “menegor” jika ada informasi perkara yang belum publis di website padahal perkaranya sudah putus. Tim monitoring ini melaporkan temuannya kepada Panitera MA setiap akhir minggu. Selain Tim Monitoring, Kepaniteraan juga memiliki Tim Quality Control yang bertugas manjamin kualitas informasi.
SOSIALISASI PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA MAHKAMAH AGUNG DAN 4 (empat) LINGKUNGAN PERADILAN UNTUK WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH DAN PROPINSI D.I YOGYAKARTA D.I Yogyakarta - Humas. Untuk mewujudkan visi cetak biru pembaruan pengadilan 2010-2035 "terwujudnya badan peradilan indonesia yang agung", salah satunya perlu didukung dgn pelayanan publik yang maksimal. Dalam hal ini adanya keterkaitan jaringan dokumentasi hukum dan pelayanan publik dg visi tsb. Adapun, manfaat lain dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sangat mendukung adanya Reformasi Birokrasi dalam area perubahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Salah satunya melalui Pengelolaan JDIH Secara Otomatisasi dengan cara mempersiapkan SDM yg berkualitas, sarana dan prasarana serta Sistem Informasi yg dibutuhkan. |
Read more...