| 
| 
Menuju cita-cita mewujudkan peradilan yang agung harus didukung dengan konsep perubahan pola pikir secara sinergis dan berkesinambungan. Sejalan dengan misi Mahkamah Agung “Menjaga independensi badan peradilan” Badan Pengawasan dituntut untuk dapat mengawal dan mewujudkan independensi peradilan tersebut dalam wujud memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara merespon pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat.
Mahkamah Agung pada saat ini berupaya secara terus menerus untuk melaksanakan berbagai program pembaruan peradilan dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat. Untuk itu Mahkamah Agung bersama-sama dengan lembaga penegak hukum lainnya telah menyusun Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi bersama dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Rencana Aksi tersebut kemudian dituangkan dalam Rencana Aksi Pembaruan yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Mahkamah Agung. Salah satu isi dari rencana aksi tersebut adalah penyusunan instrumen audit dan penilaian kinerja yang meliputi integritas pengadilan serta penguatan mekanisme pengaduan pada tingkat banding.
