BADAN PENGAWASAN

DIMIYATI NATAKUSUMAH : “REFORMASI BIROKRASI MA SUDAH BERJALAN REAL!”

Banten-Resources : Humas, “Saya melihat pada era pimpinan saat ini, reformasi birokrasi MA sudah berjalan dengan real. Banyak capaian yang dihasilkan oleh MA khususnya yang menyentuh masalah anggaran dan kesejahteraan hakim. Mudah – mudahan, Reformasi Birokrasi yang digaungkan oleh Ketua MA akan diikuti oleh jajaran di bawahnya”. Hal ini diungkapkan Dimiyati Natakusumah, yang menjadi ketua rombongan komisi III DPR RI dalam acara kunjungan kerja anggota komisi III DPR RI DAERAH PEMILIHAN Provinsi Banten ke Pengadilan Tinggi Banten pada Kamis, 7 Maret 2013. Hal ini diamini Ketua Pengadilan Tinggi Banten, H.M Mas’ud Halim, SH., M.Hum , “Kami berharap Pak, ke depannya Pengadilan melalui MA akan memiliki kemandirian anggaran sehingga kami dapat lebih mandiri dalam menyusun anggaran sesuai dengan kebutuhan di lapangan”.

HIMBAUAN TERKAIT GRATIFIKASI

Berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 097-1/SEK/KU.01/3/2013 tanggal 1 Maret 2013, perihal Himbauan Terkait Gratifikasi, yang ditujukan Kepada Yth. Yang Mulia Para Pimpinan Mahkamah Agung RI, Yang Mulia Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI, Para Hakim Ad Hoc Mahkamah Agung RI, Panitera Mahkamah Agung RI, Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung, Para Pejabat Eselon II Mahkamah Agung RI, Para Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI, Para Pejabat Eselon III dan IV Mahkamah Agung RI, Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding serta Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.

Berikut ini kami sampaikan surat beserta lampirannya perihal tersebut diatas.(Ind)

• Surat Besera Lampirannya

DUA TAHUN NON PALU UNTUK HAKIM NH

Jakarta-Resources : Humas, Tak berlebihan kalau Ketua MA selalu mengingatkan para hakim untuk senantiasa berhati - hai dalam melaksanakan tuga, khususnya dalam menerima pemberian dalam bentuk apapun. Hal inilah yang dialami oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah karena tidak berhati - hati dalam mengemban tugasnya sebagai hakim. Hakim NH harus berhadapan dengan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung atas laporan menerima sejumlah uang.

SEKRETARIS MA MELANTIK PEJABAT ESELON II DAN ESELON III

Jakarta-Resources: Humas, Sekretaris Mahkamah Agung RI melantik empat pejabat eselon 2 dan sebelas pejabat eselon 3 di lingkungan Mahkamah Agung RI pada hari ini, Rabu 27 Februari 2013 pukul 11.00 WIB di ruang Kusumah Atmadja Mahkamah Agung RI.
Berikut nama-nama pejabat yang dilantik:

Himbauan kepada seluruh Pengadilan dilingkungan Mahkamah Agung RI

Dalam hal terdapat paket pekerjaan yang alokasi anggarannya diblokir/dibintang sebagai akibat belum dilengkapi TOR/RAB dan sampai dengan akhir bulan Maret 2013 KPA tidak melengkapi dokumen yang dipersyaratkan, alokasi anggaran yang diblokir tersebut tidak dapat digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran 2013.

Berikut lampiran Peraturan Menteri Keuangan : 32/PMK.02/2013