Orang Jujur Ditolak DPR Jadi Hakim Agung, Sunarto: Saya Tidak Kecewa

Jakarta - Tiga nama yang diajukan Komisi Yudisial (KY) tidak diloloskan oleh Komisi III DPR menjadi hakim agung. Mereka yaitu Sunarto, Soehardjono dan Mara Anna. KY tegas menyatakan Sunarto sangat berintegritas selama menjadi hakim. Bagaimana tanggapan Sunarto dengan sikap DPR yang tidak menyetujuinya menjadi hakim agung?

Selengkapnya

PELANTIKAN PEJABAT ESELON IV DI LINGKUNGAN BAWAS MAHKAMAH AGUNG RI

Jakarta–Bawas : Selasa 11 Februari 2014, bertempat di ruang serba guna lantai 12 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Kepala Badan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Dr. H. Sunarto, SH., MH mengambil sumpah dan melantik 4 Pejabat Eselon IV dilingkungan Badan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Ke-4 orang Pejabat Eselon IV tersebut terdiri dari 2 orang yang mutasi/alih tugas dan 2 orang dipromosikan, yaitu : Nuzliana Abda, SH., MH Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan dialih tugaskan menjadi Kepala Sub Bagian TU Irwil I; Sodikin, SE., SH., MH Kepala Sub Bagian TU Irwil I dialih tugaskan menjadi Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Penyusunan Anggaran, Iva Fairouz Afrinadya, SH., MH, Staf TU Irwil II di promosikan menjadi Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Eko Purwanto, ST., Staf Ortala dipromosikan menjadi Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan.

RAPAT KINERJA BULANAN BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

Jakarta-Bawas, Selasa 11 Februari 2014 pukul 08.30 WIB bertempat di ruang rapat Badan Pengawasan MA RI diadakan rapat kinerja bulanan dan koordinasi dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kinerja Badan Pengawasan MA RI dari seluruh unit kerja. Kegiatan ini juga dimaksudkan dalam rangka menjaring permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan rencana kerja tahunan, agar target yang diharapkan dapat dicapai secara optimal. Acara dibuka oleh Kepala Badan Pengawasan MA-RI Dr. H. Sunarto, SH., MH kemudian dilanjut oleh Sekretaris Badan Pengawasan Lilik Srihartati, SH. MH. dan juga dihadiri oleh Inspektur Wilayah I s/d IV, Para Hakim Tinggi Pengawas juga dihadiri seluruh para pegawai/staff Badan Pengawasan MA RI.

DI 2014 SETIAP PNS WAJIB MENYUSUN SKP

Resources-Humas MA-Jakarta: Badan Urusan Administarsi Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan C4J mengadakan forum diskusi bulanan keempat di gedung Wiryono Mahkamah Agung pada Rabu 5 Februrai 2014. Forum diskusi kali ini membahas Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBAYARAN dan PEMOTONGAN PPh PASAL 21 UANG KEHORMATAN ATAU TUNJANGAN BAGI HAKIM AD HOC DI LINGKUNGAN MA dan BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA

Berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 044-1/SEK/KU.01/01/2014 tanggal 29 Januari 2014. Adapun surat tersebut mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan PPh Pasal 21 Uang Kehormatan Atau Tunjangan Bagi Hakim AD Hoc di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan surat dan lampirannya perihal tersebut diatas.

• Berikut kami sampaikan lampirannya