| 
| 
RAPAT KOORDINASI/KONSULTASI SE-WILAYAH SULAWESI UTARA
Manado-Bawas : Kamis, 14 s/d 16 Nopember 2013 dilaksanakan Rapat Koordinasi/Konsultasi Tata Cara Pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Tingkat Pertama Se-Wilayah Sulawesi Utara (Manado, Tondano, Kotamobagu, Bitung, Tahuna, Amurang, Airmadidi). Acara tersebut bertempat di Hotel Quality Manado. Pembukaan dilakukan langsung oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Drs. H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum. dan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, DR. H. Sunarto, SH., MH., didampingi oleh Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Kadar Slamet, SH., M.Hum. Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Lilik Srihartati, SH., MH., Ketua Pengadilan Tinggi serta Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado. Rapat tersebut diikuti 100 orang peserta Hakim Pengawas Bidang dari Pengadilan Tingkat Pertama Se-Wilayah Sulawesi Utara.
|
Selasa, 12 November 2013 09:29 | Terakhir Diperbaharui pada Selasa, 12 November 2013 14:03 | |
| |
RAPAT KOORDINASI/KONSULTASI SE-WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT
Mataram-Bawas : Kamis, 7 s/d 9 Nopember 2013 dilaksanakan Rapat Koordinasi/Konsultasi Tata Cara Pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Tingkat Pertama Se-Wilayah Nusa Tenggara Barat (Mataram, Raba Bima, Selong, Sumbawa Besar, Dompu, Praya, Giri Menang, Taliwang). Acara tersebut bertempat di Hotel Lombok Garden Mataram. Pembukaan dilakukan langsung oleh Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, DR. H. Sunarto, SH., MH., didampingi oleh Inspektur Wilayah IV Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Drs. H. Abdul Manaf, MH., Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Lilik Srihartati, SH., MH., Ketua Pengadilan Tinggi serta Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Rapat tersebut diikuti 94 orang peserta Hakim Pengawas Bidang dari Pengadilan Tingkat Pertama Se-Wilayah Nusa Tenggara Barat.
Senin, 28 Oktober 2013 15:09 | Terakhir Diperbaharui pada Selasa, 12 November 2013 14:08 | |
| |
Ketua MA Buka Munas IKAHI Ke - XVII
Denpasar-Bali, Resources-Humas, Musyawarah Nasional Ikatan Hakim Indonesia (Munas IKAHI) Ke - XVII dilaksanakan di Denpasar – Bali pada Minggu 27 Oktober 2013, pukul 20.00 Waktu setempat. Dalam laporannya Ketua Panitia dan Ketua II Pengurus Pusat IKAHI Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH. Menyampaikan bahwa penyelenggaraan munas IKAHI ke - XVII sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD – ART) untuk mempertanggungjawabkan kinerja Pengurus Pusat IKAHI masa bakti ke Pengurusan 2010 hingga 2013. Dan para anggotanya adalah Pengurus Daerah IKAHI se Indonesia termasuk Pengurus Cabang IKAHI Mahkamah Agung (MA). Di samping itu dalam Munas akan di laksanakan pemilihan Pengurus Pusat yang baru untuk masa bakti periode 2013 hingga 2016 serta merumuskan pola program kerja sebagai pedoman kebijakan Pengurus Pusat yang baru beserta penyempurnaan draf AD dan ART IKAHI di sesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan IKAHI di dalam menuangkan aspirasi, hak dan kesejahteraan anggota IKAHI.
|
Selasa, 12 November 2013 09:11 | Terakhir Diperbaharui pada Selasa, 12 November 2013 14:03 | |
| |
RAPAT KOORDINASI/KONSULTASI SE-WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
Balikpapan-Bawas : Kamis, 31 Oktober s/d 2 Nopember 2013 bertempat di Hotel Grand Tiga Mustika Balikpapan dilaksanakan Rapat Koordinasi/Konsultasi Tata Cara Pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Tingkat Pertama Se-Wilayah Kalimantan Timur (Samarinda, Balikpapan, Tenggarong, Tanah Grogot, Tanjung Redeb, Tanjung Selor, Tarakan, Bontang, Sangatta, Nunukan), acara dibuka oleh Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI DR. H. Sunarto, SH., MH dan Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Kadar Slamet, SH., M.Hum didampingi oleh Sekretaris Badan Pengawasan MA RI Lilik Srihartati, SH., MH., dan dihadiri 147 orang peserta Hakim Pengawas Bidang dari Pengadilan Tingkat Pertama Se-Wilayah Kalimantan Timur.
Kamis, 24 Oktober 2013 10:23 | Terakhir Diperbaharui pada Kamis, 24 Oktober 2013 10:31 | |
| |
HUMAS MEMBENTUK CITRA PENGADILAN
SURABAYA - RESOURCES : HUMAS,Layanan Informasi di pengadilan kini sudah menjadi kebutuhan para pencari keadilan. Sejak diundangkannya UU No 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik, maka setiap instansi wajib untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan publik. Hal ini direspon positif oleh MA, selaku lembaga tinggi negara bidang hukum. Sejumlah regulasi dibuat untuk membangun sebuah sistem layanan informasi. Belakangan, MA memadukan layanan informasi dengan teknologi.
|
