| 
| 
RAPAT KINERJA BULANAN BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI
Jakarta-Bawas, Selasa 11 Februari 2014 pukul 08.30 WIB bertempat di ruang rapat Badan Pengawasan MA RI diadakan rapat kinerja bulanan dan koordinasi dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kinerja Badan Pengawasan MA RI dari seluruh unit kerja. Kegiatan ini juga dimaksudkan dalam rangka menjaring permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan rencana kerja tahunan, agar target yang diharapkan dapat dicapai secara optimal. Acara dibuka oleh Kepala Badan Pengawasan MA-RI Dr. H. Sunarto, SH., MH kemudian dilanjut oleh Sekretaris Badan Pengawasan Lilik Srihartati, SH. MH. dan juga dihadiri oleh Inspektur Wilayah I s/d IV, Para Hakim Tinggi Pengawas juga dihadiri seluruh para pegawai/staff Badan Pengawasan MA RI.
|
Rabu, 05 Februari 2014 14:58 | |
| |
DI 2014 SETIAP PNS WAJIB MENYUSUN SKP
Resources-Humas MA-Jakarta: Badan Urusan Administarsi Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan C4J mengadakan forum diskusi bulanan keempat di gedung Wiryono Mahkamah Agung pada Rabu 5 Februrai 2014. Forum diskusi kali ini membahas Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Rabu, 05 Februari 2014 10:23 | |
| |
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN DI LINGKUNGAN MA DAN BADAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA Berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 042-1/SEK/KU.01/01/2014 tanggal 29 Januari 2014. Adapun surat tersebut mengenai Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan surat dan lampirannya perihal tersebut diatas. |
Rabu, 05 Februari 2014 10:28 | |
| |
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBAYARAN dan PEMOTONGAN PPh PASAL 21 UANG KEHORMATAN ATAU TUNJANGAN BAGI HAKIM AD HOC DI LINGKUNGAN MA dan BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA Berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 044-1/SEK/KU.01/01/2014 tanggal 29 Januari 2014. Adapun surat tersebut mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan PPh Pasal 21 Uang Kehormatan Atau Tunjangan Bagi Hakim AD Hoc di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan surat dan lampirannya perihal tersebut diatas.
Senin, 27 Januari 2014 09:20 | Terakhir Diperbaharui pada Senin, 27 Januari 2014 11:05 | |
| |
RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI KINERJA TAHUN 2013 SERTA PROGRAM PRIORITAS PEMBARUAN ANGGARAN TAHUN 2014 MAHKAMAH AGUNG RI Jakarta-Resources, Humas ; ”Tak ada kata menyerah “ itulah sedikit kalimat yang diutarakan oleh orang nomor satu di MA RI bidang Kesekretariatan ini,oleh karena itu maka di pertengahan bulan Januari Sekretaris Mahkamah Agung mengadakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kinerja Tahun 2013 serta Program Prioritas Pembaruan Anggaran Tahun 2014 beliau menyampaikan di tahun baru dengan semangat baru harus diikuti juga dengan pembaruan yang baru di Mahkamah Agung.
|
