Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengawasan Tahun 2023
Perjanjian Kinerja Sekretaris Badan Pengawasan Tahun 2023
Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah I Tahun 2023
Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah II Tahun 2023
Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah III Tahun 2023
Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah IV Tahun 2023
Program Kerja Tahun Anggaran 2023
badanpengawasan.net | Bogor, 29 Agustus 2012 Penyusunan Kerangka Acuan Kinerja (Term Of Reference) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2013 dilaksanakan oleh Kasubbag Perencanaan Program dan Penyusunan Anggaran (Sagimin, SH. MM.), Kassubbag Dokumentasi dan Informasi (R. Lucky Permana, SH.), Kassubag Umum Kepegawaian (Dra. Hj. Siti Zainab, MM.), Staf Keuangan, Staf Perencanaan dan Staf Umum. Beriringan dengan diterbitkannya Surat Edaran Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 158/BP/HM.01.1/3/2022 Tanggal 11 Maret 2022 tentang Pengisian LKE dan Upload data dukung Pembangunan Zona Integritas. Dimana Pengisian LKE dan Upload data dukung dilakukan melalui Aplikasi PMPZI Mahkamah Agung RI, untuk mempermudah penggunaan Aplikasi maka Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI membuat Buku Panduan penggunaan Aplikasi PMPZI Mahkamah Agung RI., yang dapat diunduh melalui tautan dibawah. Buku Panduan PMPZI 2022_Tk.Pertama_Penilaian Mandiri Buku Panduan PMPZI 2022_Tk.Banding_Penilaian Mandiri_Evaluasi Unit Kerja Buku Panduan PMPZI 2022_Eselon 1_Penilaian Mandiri_Evaluasi Unit Kerja |
Himbauan kepada seluruh Pengadilan dilingkungan Mahkamah Agung RI Dalam hal terdapat paket pekerjaan yang alokasi anggarannya diblokir/dibintang sebagai akibat belum dilengkapi TOR/RAB dan sampai dengan akhir bulan Maret 2013 KPA tidak melengkapi dokumen yang dipersyaratkan, alokasi anggaran yang diblokir tersebut tidak dapat digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran 2013. Berikut lampiran Peraturan Menteri Keuangan : 32/PMK.02/2013 RAPAT KOORDINASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN PENANGANAN PENGADUAN Surabaya-Bawas: Selasa, 10 Juli 2012 bertempat di Hotel Grand Palace Surabaya, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI mengadakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan Penanganan Pengaduan, rapat dibuka oleh Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dengan dihadiri Wakil Ketua Tingkat Banding dan Tingkat Pertama, Hakim Tinggi Pengadilan Tingkat Banding, Panitera/Sekretaris, Panitera Muda Hukum Pengadilan Tingkat Banding, Operator SAKPA dan SIMAK-BMN dalam rangka peningkatan reformasi birokrasi dilingkungan Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan Peradilan se-Wilayah Jawa Timur. |