PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAMBILAN BIOMETRIK (FOTO DAN SIDIK JARI) PNS YANG BELUM PERNAH DIAMBIL BIOMETRIKNYA DALAM RANGKA PEMBUATAN KPE
Berdasarkan surat dari Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 192/Bua.2/07/IV/2012 tanggal 11 April 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengambilan Biometrik (Foto dan Sidik Jari) PNS yang Belum Pernah Diambil Biometriknya Dalam Rangka Pembuatan KPE
Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan surat beserta lampirannya perihal tersebut diatas.
REVISI RENSTRA DAN REVISI PEDOMAN EVALUASI LAKIP BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI Bawas - Bogor, 18 April 2012 bertempat diruang pertemuan Sempur Park Hotel membahas mengenai revisi pembuatan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengawasan MA-RI. Pembimbing kegiatan diisi oleh Narasumber dari Bappenas dan Badan Urusan Administrasi MA-RI yang diikuti oleh Bagian Ortala, Bagian Perencanaan dan perwakilan Auditor pada Badan Pengawasan MA-RI. PENEKANAN TERHADAP ATURAN PERILAKU PEGAWAI MA RI Jakarta-Resources : Humas. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Lainnya, Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 035/SK/IX/2008 tanggal 1 September 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah AGung RI No. 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Lainnya dan Keputusan Mahkamah Agung RI No. 008-A/SEK/SK/I/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI, Sekretaris Mahkamah Agung RI telah menyelesaikan Penyusunan Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI. Untuk lebih jelasnya berikut ini kami lampirkan surat perihal tersebut diatas : - ATURAN PERILAKU PEGAWAI MA RI - Keputusan KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 |
"INDEPENDENSI ADALAH MAHKOTA HAKIM" Resources : HUMAS – LAMPUNG, Memasuki masa reses, komisi III DPR RI memilih Lampung untuk menjadi tujuan kunjungan kerja pertamanya. Kunjungan kerja yang berlangsung Selasa – Jumat, 17-20 April 2012 dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI, DR. Azis Syamsuddin dan diikuti oleh 15 anggota. “Saya membuka kesempatan seluas – luasnya kepada Bapak dan Ibu dari lembaga yudikatif untuk menyampaikan masukannya kepada komisi III terkait dengan penyusunan anggaran 2013 yang akan mulai disusun Juli 2012” ujar Azis saat membuka rapat kerja dengan jajaran Kakanwil Kemenkum dan ham dan Pengadilan yang dipusatkan di kantor Kakakanwil Kemenkum dan ham pada Rabu, 18 April 2012 pukul 13.30 WIB. Hadr dalam rapat ini Ketua Pengadilan Tinggi Lampung, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Lampung, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan Oditur Pengadilan Militer.
PENGUMUMAN PELAKSANAAN TES PROFILE ASSESSMENT DAN WAWANCARA CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN PERIKANAN TAHUN 2012 Berdasarkan surat dari Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan Tahun 2012 Nomor : 24/Pansel/Ad Hoc Perikanan/IV/2012 tanggal 11 April 2012 tentang Pengumuman Pelaksanaan Tes Profile Assessment dan Wawancara calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan Tahun 2012. Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan surat beserta lampirannya perihal tersebut diatas. - Denah |