WASPADAI MODUS PENIPUAN BERMODUS "MENGURUS PERKARA" DI MA
JAKARTA | (22/4) Panitera Mahkamah Agung, Soeroso Ono, mengingatkan masyarakat agar tidak mempercayai oknum yang menawarkan bantuan “memenangkan” perkara di Mahkamah Agung. Soeroso memastikan tawaran bantuan untuk mengurus perkara adalah modus penipuan yang menyasar para pihak yang sedang berperkara di MA. Untuk memuluskan aksinya, sang penipu mengaku panitera pengganti yang menangani perkaranya. Bahkan tidak tanggung-tanggung, modus terakhir ini sang Penipu pun membuat rekening bank dengan identitas palsu atas nama panitera pengganti yang bersangkutan.
MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG AGUNG DAPAT DICAPAI DALAM WAKTU 10 SAMPAI 15 TAHUN
Banjarmasin–Resources:Humas, Beberapa syarat dalam mewujudkan Badan Peradilan yang agung tanpa menunggu sampai tahun 2035, yaitu seluruh jajaran Pengadilan harus memahami cetak biru dan menuangkan dalam rencana program.
PENEGAKAN HUKUM DAN ETIKA DALAM PEMILIHAN UMUM JAKARTA–RESOURCES : HUMAS, Dalam rangka Hari Ulang Tahun Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) yang ke 61 PP IKAHI menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema “Mewujudkan Pemilihan Umum yang Jujur dan Adil melalui Penegakan Hukum dan Etika”. Seminar ini merupakan rangkaian dari kegiatan Ulang Tahun IKAHI yang dipusatkan di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Pusat pada Kamis, 20 Maret 2014. Sebagai organisasi di bidang hukum, usia 61 merupakan usia yang panjang. “Semoga di usia ini, IKAHI menjadi lebih bijaksana” ujar Ketua Umum IKAHI, Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.
|
PENINGKATAN INTEGRITAS DAN KOORDINASI APARAT PENGAWASAN SERTA SOSIALISASI PERATURAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI NO.03 TAHUN 2013 Jakarta-Bawas, Tanggal 07-08 April 2014 Badan Pengawasan MA RI melakukan kegiatan peningkatan integritas dan koordinasi aparat pengawasan serta sosialisasi Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.03 Tahun 2013. Pada tanggal 07 April 2014, acara kegiatan dibuka oleh Kepala Badan Pengawasan MA RI Dr. H. Sunarto, SH., MH didampingi oleh Sekretaris Badan Pengawasan MA RI Lilik Srihartati, SH., MH dan dihadiri oleh Para pejabat struktural dan fungsional kesekretariatan Badan Pengawasan MA RI dan seluruh Staf Sekretariat Badan Pengawasan MA RI, dilanjutkan dengan pembahasan peningkatan integritas dan koordinasi aparat pengawasan.
PERATURAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG NO 002 TAHUN 2012 Resources:Humas-Jakarta, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, maka diperlukan prosedur kerja yang ditata dengan baik pada seluruh unit organisasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Untuk menunjang kelancaran tersebut Sekretaris Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan nomor : 002 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. (PANE) Untuk lebih lanjut berikut lampirannya : |