BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA
Berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 078-1/SEK/KU.01/02/2013 tanggal 18 Februari 2013, perihal Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya, yang ditujukan Kepada Yth. Panitera, para Direktur Jenderal Badan Peradilan, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di Seluruh Indonesia.
Berikut ini kami sampaikan suratnya perihal tersebut diatas.(Ind)
KELENGKAPAN DATA DUKUNG PEMBUKAAN TANDA BINTANG/BLOKIR (*) DIPA MAHKAMAH AGUNG TAHUN ANGGARAN 2013 Berdasarkan Surat dari Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 44/BUA/OT.01.1/II/2013 tanggal 19 Februari 2013, perihal Kelengkapan Data Dukung Pembukaan Tanda Bintang/Blokir (*) DIPA Mahkamah Agung Tahun Aggaran 2013, yang ditujukan Kepada Yth. Panitera, para Direktur Jenderal, para Kepala Badan, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia. Berikut ini kami sampaikan surat beserta lampirannya perihal tersebut diatas.(Ind) MA RAIH PERINGKAT KE DUA Jakarta-Resources, Humas : Berdasarkan sumber dari Direktorat Jendral Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, realisasi penyerapan anggaran Kementerian/lembaga tahun 2012, Mahkamah Agung raih urutan ke-2 dengan jumlah satuan kerja terbanyak dengan nilai penyerapan anggaran 95,07% dengan jumlah satuan kerja 830 dibawah Kementerian Pertanian dan mendapat peringkat ke 12 dari 95 Kementerian. |
"Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Luar Negeri dengan Mahkamah Agung RI" Jakarta–Resources : Humas, " Selasa, 19 februari 2013, Kementerian Luar Negeri bersama dengan Mahkamah Agung RI melakukan kerjasama dan penandatangan Nota Kesepahaman mengenai Penanganan Surat Rogatori dan Permintaan Bantuan Penyampaian Dokumen Dalam Masalah Perdata dari Pengadilan Negara Asing kepada Pengadilan di Indonesia dan dari Pengadilan di Indonesia kepada Pengadilan Negara Asing.
RAPAT PERSIAPAN PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB) Jakarta-Bawas, Jum'at 15 Februari 2013 diadakan pembukaan pembahasan pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Mahkamah Agung RI yang dibuka oleh Kepala Badan Pengawasan MA RI DR. H.M. Syarifuddin, SH.MH, dalam rangka persiapan (PMPRB) Mahkamah Agung RI yang dijadwalkan paling lambat akhir Maret 2013 dan sebagai tindak lanjut rapat di Grand Jaya Hotel pada tanggal 11 s/d 13 Februari 2013, berkaitan dengan hal tersebut acara pembahasan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI akan diselenggarakan pada hari Jum'at s/d Minggu tanggal 15 s/d 17 Februari 2013 bertempat di Pusdiklat Mahkamah Agung RI, rapat ini dihadiri oleh Inspektur Wilayah II Bawas MA RI, Sekretaris Bawas MA RI, Kabiro Perencanaan & Organisasi BUA MA RI, Para Sekretaris Panitera, Balitbang Diklat Kumdi, Ditjen Badilum, Ditjen Badilag, Ditjen Badimiltun MA RI, Kabag Ortala Bawas, Biro Renog BUA, Badilum, Badilag, Badimiltun MA RI, Kabag Rencana Program Biro Renog BUA MA RI, Kabag Evaluasi & Pelaporan Biro Renog BUA MA RI, Kabag Perencanaan & Kepegawaian Balitbang Diklat Kumdi MA RI, Kasubag Perencana Balitbang Diklat Kumdil MA RI, para staf operator Badilum, Badilag, Badimiltun, Kepaniteraan, Balitbang Diklat Kumdil, BUA MA RI, dan juga Tim PMPRB Bawas MA RI. |