021-21481233 informasi.bawas@mahkamahagung.go.id
Lapor lewat SIWAS

Badan Pengawasan · Mahkamah Agung RI

Informasi
Diinformasikan email informasi@badanpengawasan.net dan pengaduan@badanpengawasan.net akan kami nonaktifkan. Untuk itu, seluruh korespondensi terkait informasi dapat disampaikan melalui alamat email informasi.bawas@mahkamahagung.go.id dan untuk pengaduan, silakan menyampaikan melalui Aplikasi SIWAS pada tautan https://siwas.mahkamahagung.go.id atau mengirimkan email ke pengaduan@mahkamahagung.go.id ◆ Mari mewujudkan Peradilan yang bersih dengan tidak memberikan tip, sogokan (suap), uang pelicin, atau tanda terima kasih dalam bentuk apapun kepada aparat peradilan.

Lapor lewat SIWAS

Sampaikan pengaduan terhadap aparat peradilan secara daring dan terpantau.

Buka aplikasi

Berita & Publikasi

Kabar terbaru, siaran pers, dan informasi kegiatan Badan Pengawasan.

Lihat arsip

Profil Lembaga

Tugas, fungsi, dan kedudukan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Pelajari

Hubungi Kami

Kanal telepon, surel resmi, dan alamat kantor untuk layanan informasi.

Kontak

Galeri

Galeri Video dan Gambar

Dokumentasi kegiatan dan panduan layanan Badan Pengawasan dalam bentuk video.

Buku Tamu Elektronik

Aktualisasi layanan pencatatan tamu secara digital.

Cara Mengisi Pengaduan di SIWAS

Panduan langkah demi langkah menyampaikan laporan melalui SIWAS.

Operasi Tangkap Tangan 2023

Dokumentasi penindakan oknum aparat peradilan oleh Badan Pengawasan.

Terkini

Informasi Terbaru

Masih banyak yang bisa Anda telusuri

Arsip berita, pengumuman, dan publikasi Badan Pengawasan tersimpan lengkap di halaman informasi.

Lihat selengkapnya

Berita Terpopuler

Tren Sekarang

  1. Kepala Badan Pengawasan MA RI Lantik Pejabat Pengawas, Perkuat Komitmen Pengawasan Berintegritas 01
  2. Entry Meeting Telaah Sejawat Eksternal: Sinergi Itjen Kemenag dan Bawas MA RI Demi Peningkatan Mutu Pengawasan Intern 02
  3. Bawas MA Gelar Rakor Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Seluruh Indonesia, Tegaskan Pengawasan Berbasis Risiko dan Sinergi Pengawasan 03
  4. LARANGAN PENGGUNAAN JABATAN HAKIM UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL DALAM SELEKSI CALON HAKIM DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 04