Informasi Publik

Berita Detail

Tutup Rapat Pleno SMAP 2026, Kabawas Tegaskan Integritas Bukan Sekadar Beban Administrasi

Tutup Rapat Pleno SMAP 2026, Kabawas Tegaskan Integritas Bukan Sekadar Beban Administrasi

Jakarta-20 November 2026, Kepala Badan Pengawasan (Kabawas) Mahkamah Agung RI, Muh. Djauhar Setyadi, secara resmi menutup rangkaian Rapat Pleno Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Tahun 2026 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, pada Jumat (20/11/2026). Kegiatan yang berlangsung selama lima hari sejak 16 November 2026 ini merupakan wujud nyata komitmen Badan Pengawasan dalam mengevaluasi, memverifikasi, dan menetapkan hasil penilaian SMAP terhadap satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Dalam sambutan penutupannya Kepala Badan Pengawasan menekankan bahwa Rapat Pleno SMAP bukanlah agenda rutin tahunan atau kegiatan administratif semata. Menurutnya, SMAP merupakan instrumen strategis Badan Pengawasan untuk mewujudkan badan peradilan yang agung, bersih, akuntabel, serta bebas dari segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan penyuapan.

“SMAP hanya dapat berjalan dan membawa hasil apabila satuan kerja yang menerapkannya memiliki kemauan dan niat yang sungguh-sungguh untuk memberantas korupsi. Tanpa niat dan komitmen moral tersebut, SMAP hanya akan menjadi beban administrasi dan pengumpulan dokumen semata,” tegas Kabawas di hadapan para peserta pleno.

Lebih lanjut, Kabawas menjelaskan bahwa pendekatan terstruktur melalui kepatuhan terhadap regulasi nasional dan norma internal Mahkamah Agung memastikan SMAP berperan sebagai benteng perlindungan moral yang kokoh bagi aparatur peradilan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Empat Arahan Keberlanjutan

Seiring ditetapkannya Berita Acara Pleno SMAP Tahun 2026, Kabawas menyampaikan empat arahan mendasar yang wajib dipelihara secara berkelanjutan oleh seluruh satuan kerja:

  1. Keberlanjutan Sistem dan Siklus PDCA: Sertifikasi SMAP bukanlah garis akhir, melainkan titik awal komitmen sehingga seluruh satuan kerja wajib menjalankan prinsip Plan-Do-Check-Act (PDCA) secara konsisten dan tidak menjadikannya sekadar seremonial.
  2. Penguatan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP): FKAP di setiap satuan kerja harus berfungsi aktif, independen, dan responsif dalam mengidentifikasi serta memitigasi risiko penyuapan pada titik rawan pelayanan peradilan.
  3. Pembinaan Budaya Malu dan Integritas: Atasan langsung wajib konsisten menjalankan pembinaan dan pengawasan sesuai PERMA Nomor 8 Tahun 2016 serta memelihara budaya malu melakukan perbuatan tercela.
  4. Pengawasan bagi Satker Ditangguhkan: Badan Pengawasan akan terus melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap satuan kerja yang statusnya ditangguhkan guna memastikan tidak terjadi penurunan standar integritas.

Menutup sambutannya, Kepala Badan Pengawasan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ketua dan Wakil Ketua Pokja SMAP 2026, para Koordinator Tim Pembangunan, Tim Penilaian, Tim Mystery Shopping, dan Tim Sekretariat serta seluruh panitia dan aparatur Badan Pengawasan atas dedikasi mereka sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Acara turut dihadiri oleh Sekretaris Badan Pengawasan, para Inspektur Wilayah, Hakim Tinggi, Hakim Yustisial, serta pejabat struktural dan fungsional pada Badan Pengawasan

Bagikan