SURAT EDARAN NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG LARANGAN BAGI APARATUR MAHKAMAH AGUNG MENJADI PEMILIK, PENGELOLA, DAN/ATAU PENGAJAR BIMBINGAN BELAJAR SELEKSI CALON HAKIM DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
Sehubungan dengan dimulainya tahapan seleksi Calon Hakim dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), serta memperhatikan maraknya penyediaan layanan bimbingan belajar persiapan seleksi yang mencantumkan nama instansi, jabatan, maupun atribut Mahkamah Agung dalam berbagai media promosi, Mahkamah Agung memandang perlu menegaskan larangan bagi seluruh Aparatur Mahkamah Agung dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk lebih lanjut dapat mengakses dokumen Surat Edaran berikut:
