Mahkamah Agung RI Lakukan Benchmarking Study ke Otoritas Jasa Keuangan guna Tingkatkan Program Pengendalian Gratifikasi

Berita

Feb 27, 2025

Jakarta, 25 Februari 2025 – Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) melaksanakan studi pembandingan (benchmarking study) terkait Program Pengendalian Gratifikasi pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kegiatan ini merupakan langkah strategis MA RI dalam meningkatkan efektivitas pengendalian gratifikasi, menyusul hasil monitoring dan evaluasi (monev) implementasi PPG 2024 yang menunjukkan peningkatan skor dari 52,5 pada semester I menjadi 70,3 pada semester II. Sementara itu, OJK menjadi salah satu instansi terbaik dengan skor 100, sehingga dipilih sebagai referensi untuk mempelajari praktik terbaik dalam strategi pencegahan, penanganan, dan pelaporan gratifikasi.  

Dalam kegiatan ini, MA RI diwakili oleh Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang dipimpin oleh Sekretaris Badan Pengawasan MA RI, Bapak Andi Kurniawan, didampingi oleh Inspektur Wilayah IV, Bapak Zainullah, serta lima anggota lainnya. Tim UPG MA RI diterima oleh Ibu Sophia Issabella Watimena, selaku Anggota Ketua Dewan Audit sekaligus Anggota Dewan Komisioner OJK RI, beserta tim dari Departemen Penegakan Integritas dan Audit Khusus.  

Selama studi pembandingan ini, beberapa topik utama yang dibahas meliputi:  

  1. Pengenalan OJK dan Struktur Organisasi UPG OJK;  
  2. Strategi Anti-Kecurangan di OJK;  
  3. Program Pengendalian Gratifikasi di OJK; dan  
  4. Evaluasi serta inovasi yang telah diterapkan oleh OJK.  

Pada sesi akhir, OJK RI memberikan sejumlah rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas Program Pengendalian Gratifikasi di lingkungan MA RI. Rekomendasi tersebut terbagi dalam dua kategori, yakni:  

A. Program Jangka Pendek:  

  1. Penunjukan Penanggung Jawab (PIC) Program Penguatan Integritas di setiap satuan kerja;  
  2. Pelaksanaan diseminasi informasi secara masif melalui berbagai media oleh setiap satuan kerja;  
  3. Implementasi deklarasi gratifikasi yang diwajibkan bagi seluruh pegawai;  
  4. Pengembangan kompetensi pegawai yang ditunjuk sebagai anggota UPG dan di unit kerja terkait;  
  5. Identifikasi titik rawan penyuapan atau gratifikasi ilegal dalam proses bisnis serta penyusunan langkah mitigasi yang tepat.  

B. Program Jangka Menengah hingga Panjang:

  1. Penetapan kebijakan dan tugas pokok serta fungsi (tupoksi) Unit Pengendalian Gratifikasi di setiap satuan kerja;  
  2. Pengembangan sistem informasi terintegrasi untuk mendukung program penguatan integritas, termasuk PPG.  

Rekomendasi ini diharapkan menjadi dasar bagi peningkatan sistem pengendalian serta memperkuat budaya antigratifikasi di lingkungan MA RI.  

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, sinergi antara Tim UPG MA RI dan UPG OJK RI diharapkan semakin optimal dalam upaya pengendalian gratifikasi dan pencegahan fraud di lingkungan MA RI. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good public governance), dengan dampak nyata bagi masyarakat melalui penguatan integritas serta pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan MA RI dan badan peradilan di bawahnya.