Mahkamah Agung Perkuat Integritas, Perluas Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ke 77 Satuan Kerja di Tahun 2026

JAKARTA, 1 April 2026 – Dalam upaya berkelanjutan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi badan peradilan di Indonesia, Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia resmi memulai rangkaian kegiatan Pembekalan Pendampingan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) tahun 2026. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Inspektur Wilayah III sebagai langkah nyata Mahkamah Agung dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan peradilan, Rabu 1 April 2026 di Ruang Rapat Lantai 11 Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Perjalanan Panjang Membangun Peradilan yang Bersih

Program SMAP telah menjadi inisiatif strategis Mahkamah Agung sejak tahun 2018 sebagai langkah pencegahan (preventif). Memasuki tahun ke-8 perjalanannya, program ini menunjukkan perkembangan dan komitmen yang luar biasa.

Berawal pada tahun 2018 hingga 2021, SMAP hanya diterapkan pada 7 satuan kerja peradilan umum sebagai pilot project.

Program ini terus berkembang hingga berhasil diimplementasikan secara komprehensif di empat lingkungan peradilan.

Pada tahun 2025, jumlah peserta SMAP telah mencapai 49 satuan kerja, termasuk inisiatif mandiri dari Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Ekspansi Besar di Tahun 2026

Tahun ini, sejalan dengan kebijakan Plt. Kepala Badan Pengawasan untuk terus melebarkan sayap integritas, Mahkamah Agung kembali menambah 28 satuan kerja baru yang ditunjuk untuk melaksanakan SMAP secara mandiri. Dengan penambahan ini, total populasi pelaksana SMAP pada tahun 2026 melonjak tajam menjadi 77 satuan kerja.

Adapun 28 satuan kerja baru yang akan bergabung dalam ekosistem anti-penyuapan ini meliputi:

3 unit Eselon 1, yaitu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, serta Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN. 4 Pengadilan Tingkat Banding, yakni PT Jakarta, PTA Jakarta, PTTUN Jakarta, dan Dilmilti Surabaya. 21 satuan kerja pengadilan tingkat pertama.

Peran Vital Pendampingan Menuju Sertifikasi

Peningkatan jumlah satuan kerja ini tentunya menjadi tantangan sekaligus bukti komitmen dari Badan Pengawasan. Untuk memastikan keberhasilan program, Mahkamah Agung telah menerbitkan SK Kabawas Nomor 23/BP/SK.PW1.1.1/III/2026 tentang Penunjukan Tim Pendampingan.

Tim pendamping ini dibekali pelatihan intensif selama 2 hari untuk selanjutnya bertugas mendampingi satuan kerja selama kurang lebih 5 bulan ke depan. Kehadiran para pendamping secara rutin, baik melalui pendampingan jarak jauh (daring) maupun turun langsung ke lapangan (luring), terbukti sangat membantu aparatur pengadilan dalam memahami dan menerapkan sistem ini. Pimpinan berharap kerja sama yang baik antara pendamping dan kesadaran dari satuan kerja dapat membuahkan hasil optimal, yaitu diraihnya Sertifikasi SMAP.

Pencanangan (Kick-off) Mendatang

Sebagai langkah peresmian, Mahkamah Agung akan menyelenggarakan acara *kick-off* atau pencanangan SMAP pada hari Kamis, 9 April 2026 mendatang. Acara ini rencananya akan dicanangkan langsung oleh Yang Mulia Bapak Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung untuk unit-unit yang baru bergabung.

Melalui perluasan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ini, Mahkamah Agung berharap dapat terus memberikan pelayanan hukum yang bersih, adil, dan terpercaya bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.