| 
| 
PEMBINAAN DAN BIMBINGAN TEKNIS SISTEM INFORMASI MAHKAMAH AGUNG TERINTEGRASI (TOT)
JAKARTA-Resources:HUMAS, Saya merasa gembira jika Biro Hukum dan Humas sudah berhasil membangun Sistem Informasi Mahkamah Agung Terintegrasi yang mengembangkan dan mengintegrasikan modul-modul sistem informasi Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan, Aset, dan Logistik, ungkap Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas tadi, bahwa untuk mencapai kesempurnaan aplikasi dari kelima aplikasi modul-modul tersebut tidak mudah dan memerlukan waktu yang panjang begitupun terus masih diperlukan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan kebutuhan user.
Pembinaan dan bimbingan teknis sistem informasi Mahkamah Agung Terintegrasi (TOT) kali ini, diselenggarakan di Hotel Redtop Jakarta Pusat dari tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan 23 Oktober 2012. Bimtek in dihadiri oleh Kepala Biro Hukum dan Humas, Kepala Biro Kepegawaian dan peserta dari seluruh masing-masing satker di Mahkamah Agung sebagai pengguna dan pengelola IT.
Kepada unit-unit kerja terkait yang secara kebetulan berada dibawah BUA yakni Biro Kepegawaian, Biro Keuangan, Biro Perencanaan, Biro Perlengkapan dan Biro Umum agar segera menggunakan aplikasi yang ada yang sudah dikembangkan pada Sistem Informasi Mahkamah Agung Terintegrasi. Sudah waktunya kita mempunyai satu guide line pengembangan TI yang ditetapkan secara bersama-sama kemudian dipatuhi untuk menjadi pedoman kerja tanpa menghilangkan tupoksi masing-masing sehingga tidak ada yang merasa ditinggal oleh yang lainnya.
Pada tahun 2011 akhir Biro Hukum dan Humas membangun Sistem Informasi terintegrasi dari sub sistem informasi Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan, Aset dan Logistik. Ke lima sub sistem informasi tersebut dipandang sebagai sub sistem informasi yang strategis yang sekaligus menjadi milik masing-masing Biro yang berada dibawah Badan Urusan Administrasi yang mempunyai jangkauan tanggung jawab memberikan pelayanan manajemen internal juga secara eksternal kepada seluruh satker sampai pengadilan-pengadilan dan stakeholder MA seperti Kementerian Keuangan, BKN, DPR, Presiden, BPK, dsb.(lh/dmt)
