Badan Pengawasan Mahkamah Agung Laksanakan Benchmarking ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan

Jakarta, 28 Juli 2025 - Badan Pengawasan Mahkamah Agung melaksanakan kegiatan benchmarking ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan bertempat di Gedung Juanda II Lantai 13, Jakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis dalam memperkuat tata kelola pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung, khususnya dalam menggali praktik baik (best practices) pengawasan internal berbasis teknologi informasi.

Transformasi pengawasan menjadi kebutuhan mendesak seiring dengan dinamika lingkungan strategis dan meningkatnya kompleksitas risiko kelembagaan. Mahkamah Agung melalui Badan Pengawasan berkomitmen untuk beralih dari pendekatan konvensional yang bersifat periodik menuju pendekatan yang lebih adaptif, digital, dan responsif. Salah satu langkah konkret dalam transformasi tersebut adalah pengembangan dan implementasi sistem Continuous Audit dan Continuous Monitoring (CACM) sebagai instrumen pengawasan yang terintegrasi.

Implementasi CACM menjadi relevan dalam rangka pemenuhan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya pada unsur pemantauan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, pengawasan diarahkan tidak hanya untuk bertindak reaktif pascapelanggaran, tetapi juga mampu mendeteksi potensi penyimpangan secara dini, memberikan peringatan terhadap risiko yang muncul, serta mendorong pengambilan keputusan yang berbasis data dan analisis risiko.

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dipilih sebagai mitra benchmarking karena telah lebih dahulu mengembangkan dan menerapkan sistem CACM secara menyeluruh. Selain memiliki infrastruktur sistem yang mumpuni, Kementerian Keuangan juga telah menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten untuk mendukung efektivitas pengawasan digital. Praktik ini bahkan telah dijadikan bagian dari indikator kinerja dalam sasaran strategis kelembagaan mereka.

Melalui kegiatan ini, Badan Pengawasan Mahkamah Agung memperoleh berbagai wawasan dan pembelajaran strategis dalam mendesain sistem pengawasan yang lebih modern, terukur, dan bernilai tambah. Diharapkan, pengalaman Kementerian Keuangan dapat menjadi acuan dalam pengembangan sistem pengawasan internal di lingkungan Mahkamah Agung, guna mewujudkan tata kelola peradilan yang akuntabel, transparan, dan adaptif terhadap tantangan masa depan.