Get Adobe Flash player

Sehubungan dengan terus berkembangnya dan berulangnya modus penipuan terhadap para pimpinan Pengadilan di berbagai wilayah dengan dalih atas perintah/permintaan atau mengatasnamakan Kepala Badan Pengawasan (Dr. H. Sunarto, SH., MH.) maka kami tegaskan bahwa hal tersebut sama sekali tidak benar dan tidak perlu ditanggapi.

SK KMA NO, 137/KMA/SK/X/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 143/KMA/SK/VIII/2007

Seiring dengan adanya perkembangan organisasi yang ada di Mahkamah Agung RI serta Badan Peradilan yang berada dibawahnya, dan untuk menjamin pelaksanaan administrasi peradilan secara tertib, teratur dan berkepastian, oleh karena itu perlu adanya peninjauan kembali buku petunjuk yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan.

Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut diatas.(Ind)